pelapisan sosial

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF STRATIFIKASI SOSIAL

Dampak positif Stratifikasi Sosial

Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing, dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas.

Contoh: Seorang anak miskin berusaha belajar dengan giat agar mendapatkan kekayaan dimasa depan.

Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

Contoh: Indonesia yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya yang memiliki kualitas. Kondisi ini perlu didukung dengan peningkatan dalam bidang pendidikan.

Transportasi jika ditilik dari sisi sosial lebih merupakan proses afiliasi budaya dimana ketika seseorang melakukan transportasi dan berpindah menuju daerah lain maka orang tersebut akan menemui perbedaan budaya dalam bingkai kemajemukan Indonesia. Disamping itu sudut pandang sosial juga mendeskripsikan bahwa transportasi dan pola-pola transportasi yang terbentuk juga merupakan perwujudan dari sifat manusia. Contohnya, pola pergerakan transportasi penduduk akan terjadi secara massal dan masif ketika mendekati hari raya. Hal ini menunjukkan perwujudan sifat manusia yang memiliki tendesi untuk kembali ke kampung halaman setelah lama tinggal di perantauan.

Pada umumnya perkembangan sarana transportasi di Indonesia berjalan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini disebabkan oleh perbedaan regulasi pemerintah masing-masing negara dalam menangani kinerja sistem transportasi yang ada. Kebanyakan dari Negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian yang integral dari pembangunan perekonomian. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana transportasi seperti halnya dermaga, pelabuhan, bandara, dan jalan rel dapat menimbulkan efek ekonomi berganda (multiplier effect) yang cukup besar, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja, maupun dalam memutar konsumsi dan investasi dalam perekonomian lokal dan regional.

Kurang tanggapnya pemerintah dalam menanggapi prospek perkembangan ekonomi yang dapat diraih dari tansportasi merupakan hal yang seharusnya dihindari. Sistem transportasi dan logistik yang efisien merupakan hal penting dalam menentukan keunggulan kompetitif dan juga terhadap pertumbuhan kinerja perdagangan nasional dalam ekonomi global. Jaringan urat nadi perekonomian akan sangat tergantung pada sistem transportasi yang andal dan efisien, yang dapat memfasilitasi pergerakan barang dan penumpang di berbagai wilayah di Indonesia.

DAMPAK NEGATIF
Dalam masyarakat, terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tadi disebut kelas-kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobilitas sosial maka akan muncul konflik antarkelas.
Contoh: demonstrasi buruh yang menuntuk kenaikan upah, menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha.

Konflik antarkelompok socialDi dalam masyatakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam. Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologo, profesi, agama, suku,dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan, maka timbul konflik.
Contoh: tawuran pelajar, perang antarkampung. 


sumber : http://febrivalen.blogspot.com/2011/01/dampak-positif-dan-negatif-stratifikasi.html

status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran

.

Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Dari perbedaan status kewarganegaraan yang dianut oleh

masing masing pasangan perkawinan campuran tersebut sering kali

menimbulkan persoalan hukum tertentu. Persoalan yang rentan

dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah

kewarganegaraan anak. UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun

1958 menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak

yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu

kewarganegaraan yang dalam Undang-Undang tersebut

ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

tersebut, yaitu:

Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin

yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan

ayahnya sebelum ayah memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan

berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat

tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap

anak-anak yang karena ayahnya memperoleh

kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi

kewarganegaraan.

Berdasarkan UU No. 62 tahun 1958, seorang anak yang

lahir dari perkawinan antara seorang wanita Warga Negara

Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing maka anak

tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai Warga Negara Asing

sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar ayahnya

dan dibuatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang

harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak

murah. Ketika perceraian terjadi, akan sulit bagi seorang ibu

untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur.

Dari perbedaan status kewarganegaraan yang dianut oleh

masing masing pasangan perkawinan campuran tersebut sering kali

menimbulkan persoalan hukum tertentu. Persoalan yang rentan

dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah

kewarganegaraan anak. UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun

1958 menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak

yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu

kewarganegaraan yang dalam Undang-Undang tersebut

ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

tersebut, yaitu:

Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin

yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan

ayahnya sebelum ayah memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan

berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat

tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap

anak-anak yang karena ayahnya memperoleh

kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi

kewarganegaraan.

Berdasarkan UU No. 62 tahun 1958, seorang anak yang

lahir dari perkawinan antara seorang wanita Warga Negara

Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing maka anak

tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai Warga Negara Asing

sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar ayahnya

dan dibuatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang

harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak

murah. Ketika perceraian terjadi, akan sulit bagi seorang ibu

untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur.

sumber : http://wisnvkanzaki.blogspot.com/2011/11/status-kewarganegaraan-anak-hasil.html

peranan pemuda masyarakat

         

Peran pemuda dalam masyarakat

PEMUDA merupakan generasi penerus sebuah bangsa, kader bangsa, kader masyarakat dan kader keluarga. Pemuda selalu diidentikan dengan perubahan, betapa tidak peran pemuda dalam membangun bangsa ini banyak sekali.
Contohnya adalah :
-Peran pemuda dalam menegakkan keadilan
-Peran pemuda yang menolak kekuasaan.
-Pemuda sebagai generasi penerus
-Pemuda sebagai generasi pengganti
-Pemuda sebagai generasi pembaharu

Sejarah telah mencatat kiprah pemuda-pemuda yang tak kenal waktu yang selalu berjuang dengan penuh semangat biarpun jiwa raga menjadi taruhannya. Indonesia merdeka berkat pemuda-pemuda Indonesia yang berjuang seperti Ir. Sukarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Bung Tomo dan lain-lain dengan penuh mengorbankan dirinya untuk bangsa dan Negara.
Dalam sebuah pidatonya, Sukarno pernah mengorbakan semangat juang Pemuda apa kata Sukarno “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kugoncangkan dunia”. Begitu besar peranan pemuda di mata Sukarno, jika ada sembilan pemuda lagi maka Indonesia menjadi negara Super Power.
Satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa merupakan sumpah pemuda yang di ikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Begitu kompaknya pemuda Indonesia pada waktu itu, dan apakah semangat pemuda sekarang sudah mulai redup, seolah dalam kacamata negara dan masyarakat seolah-olah atau kesannya pemuda sekarang malu untuk mewarisi semangat nasionalisime. Hal tersebut di pengaruhi oleh Globalisasi yang penuh dengan tren.
Sekarang Pemuda lebih banyak melakukan peranan sebagai kelompok politik dan sedikit sekali yang melakukan peranan sebagai kelompok sosial, sehingga kemandirian pemuda sangat sulit berkembang dalam mengisi pembangunan ini.
Peranan pemuda dalam sosialisi bermasyrakat sungguh menurun dratis, dulu bisanya setiap ada kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, acara-acara keagamaan, adat istiadat biasanya yang berperan aktif dalam menyukseskan acara tersebut adalah pemuda sekitar. Pemuda sekarang lebih suka dengan kesenangan, selalu bermain-main dan bahkan ketua RT/RW nya saja dia tidak tahu.
Kini pemuda pemudi kita lebih suka peranan di dunia maya ketimbang dunia nyata. Lebih suka nge Facebook, lebih suka aktif di mailing list, lebih suka di forum ketimbang duduk mufakat untuk kemajuan RT, RW, Kecamatan, Provinsi bahkan di tingkat lebih tinggi adalah Negara.
Selaku Pemuda kita dituntut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, sosialisasi dengan warga sekitar. Kehadiran pemuda sangat dinantikan untuk menyokong perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat dan negara. Aksi reformasi disemua bidang adalah agenda pemuda kearah masyarakat madani. Reformasi tidak mungkin dilakukan oleh orang tua dan anak-anak.
Dengan demikian , dibutuhkan pembinaan yang intensif terutama pembinaan moral agar pemuda memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun serta berjuang untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan pribadinya. 

sumber : http://mochammad-ifnu.blogspot.com/2011/11/peran-pemuda-dalam-masyarakat.html

pemerataan dan kualitas pendidikan di inodnesia

Pemerataan dan kualitas pendidikan di indonesia

Indonesia adalah negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan. Di sektor pendidikan, Indonesia masih kurang mengembangkan SDM yang dimiliki masyarakat. Buktinya, dalam sebuah survei mutu pendidikan, Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah di antara 40 negara lain
Sistem pendidikan di Indonesia selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan birokrasi yang ada. Padahal menurut saya, itu bukanlah masalah utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan, termasuk kurangnya pemerataan pendidikan, terutama di daerah tertinggal.
Dapat terlihat bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum tercapai, seperti dapat terlihat pada tahun 1999 angkaa Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD mencapai 94,4%. Namun, APM untuk usia SLTP masih berkisar 54,8% dan SLTA 31,5%. Ketidakmerataan ini umumnya terjadi pada kelompok masyarakat pedesaan dan kelompok miskin. Pemerataan pendidikan masyarakat miskin di Indonesia dapat dibagi menjadi pemerataan pendidikan formal dan non-formal.

Pendidikan Formal
Masalah pemerataan pendidikan merupakan masalah di bidang pendidikan pada negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dari periode 2001/02 sampai 2005/06, angka partisipasi murni SD di Indonesia cukup bagus sebesar 94,20%. Untuk level pendidikan SMP, SMU dan Perguruan Tinggi terjadi ketidakmerataan pendidikan dengan angka partisipasi bersekolah yang kecil.
Jika melihat angka partisipasi murni untuk usia SMP tahun 2005/2006 (data dari Depdiknas) maka menunjukkan angka 62,06% yang berarti 37,94% yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan SMP. Itupun belum memperhitungkan jumlah anak yang putus sekolah, maka jumlah tersebut akan berkurang. APM sebesar 42,64% pada level SMU, menunjukkan lebih besarnya jumlah anak usia SMU yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke level SMU. Hal ini juga belum memperhitungkan anak putus sekolah di level pendidikan SMU.
Pendidikan Non-formal
Seperti halnya pendidikan formal, pendidikan non-formal pun mengalami permasalahan dalam hal pemerataan pendidikan.Sampai dengan tahun 2006, pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (transition from school to work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah, apalagi pendidikan non formal yang pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terangkau oleh masyarakat miskin.

Apa tanggungjawab Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan?

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah harus bisa membuat prioritas dalam upaya perbaikan kualitas manusia Indonesia. Realisasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total APBN negara harus bisa segera direalisasikan oleh pemerintah.

Jangan sampai anggaran yang telah besar ini justru dikorup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penetapan sistem pendidikan yang baku serta tidak harus berubah pada setiap pergantian menteri harus bisa menjadi target pemerintah.

 Hal ini bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.

 Daerah-daerah seperti ini seharusnya menjadi fokus pemerintah karena banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Terakhir, perbaikan kualitas para pendidik pun harus bisa diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai para guru yang mengajari para calon pemimpin bangsa ini justru merupakan orang-orang yang tidak mengerti apa yang mereka ajarkan. Inilah beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah SDM di Indonesia.

pos pertama saya

ini adalah blog pertama saya yang menggunakan blogger